Jumat, 17 Mei 2013 - 19:19:37 WIB

Susahnya Mengurus Akte Kelahiran di Surabaya

KABARWARTA - Pengurusan akte kelahiran yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, di Balai Kota (Bakot,) diserbu masyarakat. Hal ini, karena hari Jum’at (17/5/2013) ini, merupakan hari yang terakhir pengurusan akte kelahiran di Bakot.
Mulai Senin (20/5/2013) nanti, kembali ke Dispenduk. Tidak heran dalam waktu lima hari, sudah lebih dari 15 ribu yang memanfaatkan pelayanan akte kelahiran di peringatan HUT Kota Surabaya ke-720.

Balai Kota Surabaya

Berdasarkan pantauan jurnalis kabarwarta.com, sejak dibuka Senin (13/5/2013) lalu di Bakot, ribuan orang sudah menyemut untuk mendapatkan nomor urut. Setelah itu, petugas memanggil mereka untuk menyerahkan berkas untuk keperluan membuat akte kelahiran.

Anik, warga Keputran mengatakan, dirinya mengurus akte kelahiran anaknya, untuk keperluan masuk sekolah TK. “Saya bersyukur ada kegiatan seperti sehingga masyarakat yang terlambat ngurus akte kelahiran bisa terbantu,” katanya, lalu menambahkan, soal denda tidak menjadi masalah asal mengurusnya cepat.

1500 Orang

Sementara itu berdasarkan data, untuk hari pertama Senin lalu, ada sekitar 1000 orang yang mengurus akte kelahiran. Pada hari kedua, minat masyarakat untuk mengurus akte kelahiran semakin tinggi sehingga mencapai 1.500 orang.

Kepala Dispendukcapil Surabaya, Suhartoyo Wardoyo berpendapat, pelayanan akte kelahiran ini dilakukan karena berdasarkan data dengan akhir April 2013, jumlah penduduk Surabaya yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 988.699 jiwa, atau 49,12 persen dari total keseluruhan penduduk. “Masih banyak warga yang belum mengantongi akta kelahiran. Itulah yang menjadi target kami saat ini,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Anang ini menyatakan, bagi warga yang hendak mengurus akta kelahiran bisa langsung datang ke balai kota dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Antara lain, surat keterangan kelahiran asli dari dokter/bidan/dan atau penolong kelahiran yang diketahui RT,RW dan Lurah; fotocopy akta nikah orang tua yang dilegalisir; fotocopy KTP dan KK orang tua; serta fotocopy KTP dua orang saksi yang mengetahui peristiwa kelahiran.

Jika orang tersebut sangat keberatan, untuk membayar denda 100 ribu, bisa membawa surat maskin yang di ketahui oleh RT/RW, dan kelurahan maka akan di bebaskan biaya denda.

“Sebelumnya, pemohon tentu harus mengisi dan menanda tangani blanko F-2.01 yang bisa didapat di kelurahan. Dan jangan lupa, peristiwa kelahiran harus terjadi di Surabaya,” imbuhnya Anang.

Jika semua berkas lengkap, pemohon hanya tinggal menunggu selama maksimal tujuh hari kerja. Kemudian, akta kelahiran sudah bisa diambil di kantor Dispendukcapil Surabaya, Jl. Manyar Kertoarjo No. 6.

Surat Edaran MA

Menanggapi surat edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Surat Edaran MA Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif, Anang mengatakan, bahwa putusan tersebut hanya menghapus kewajiban pemohon mengurus melalui penetapan Pengadilan Negeri (PN). Dan itu berlaku bilamana keterlambatan akta kelahiran melebihi jangka waktu satu tahun.

Sedangkan denda tetap berlaku. Sebab, kata Anang, dalam putusan itu sama sekali tidak menyinggung masalah pemberlakuan denda. “Nah, ini yang mungkin banyak disalah artikan oleh masyarakat. Jadi bedanya, kini masyarakat yang terlambat mengurus akta kelahiran tak perlu lagi melalui penetapan PN. Tapi, bisa langsung ke Dispendukcapil. Dengan begitu, pengurusan jadi lebih mudah,” jelas mantan Kabag Hukum Pemkot Surabaya ini.

Anang menambahkan, kalau pengurusan akte di dispenduk membludak. “Di dispenduk mau gak mau, saya tetap membantu untuk menata rapi dan di bantu oleh staf staf lainnya kaarena sudah tugas sebagai pelayan masyarakat,” katanya, pada jurnalis kabarwarta.com, ditemui diruangannya.

Menurutnya, pemberlakuan denda sebenarnya lebih kepada upaya mendisiplinkan masyarakat agar tertib administrasi kependudukan. Ditanya soal bagaimana jika ada warga yang kurang mampu? Anang menjawab, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 39 Tahun 2013. Pada pasal 28A disebutkan bahwa penduduk dibebaskan dari sanksi administratif berupa denda jika yang bersangkutan memiliki surat keterangan miskin dari lurah setempat. (Red/Sur/Rhy)

Berita Terkait


0 Komentar :

Kirim Komentar :

BRONIS

Selain Tangki Metro Ada Tangki PT GST

Mafia BBM Ilegal Masuk Tanjung Perak PERAK, KABARWARTA - Selain truk tangki yang mondar -

Selengkapnya