Tersangka Kayu Ilegal Papua Segera Disidang

Tersangka Kayu Ilegal Papua Segera Disidang

suarahukum.com - HBS alias MH anak Parman yang mengendalikan dua perusahaan besar kayu ilegal asal Papua, CV Alco Timber Irian (ATI) dan CV Sorong Timber Irian (STI), akan segera disidangkan di Sorong, Papua Barat.

Direktur Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) Yazid Nurhuda mengatakan, penyelesaikan berkas perkara dengan cepat dan tepat waktu merupakan bagian dari akuntabilitas dan tanggung jawab Ditjen Gakkum LHK kepada publik dan negara. “Tersangka HBS yang mengendalikan 81 kontainer dan 1.100 meter kubik kayu ilegal asal Papua,” katanya dalam siaran persnya, Kamis (11/4/2019).

Menurut Yazid Nurhuda, saat ini KLHK juga sedang menangani kasus kayu illegal asal Papua, Papua Barat, Maluku, dan Sulawesi Tengah sebanyak 424 kontainer yang disita di Surabaya dan Makassar.

“Masih ada beberapa tersangka lainnya saat ini sedang diperiksa oleh penyidik KLHK terkait kayu ilegal asal Papua yaitu DG selaku Direktur PT MGM dan DT selaku Direktur PT EAJ ditahan di Jakarta. TS selaku Direktur PT RPF ditahan di Makassar sedangkan J selaku Direktur CV BK ditahan di Surabaya. Sementara itu ET selaku Direktur CV AKG masih DPO dimana telah diterbitkan surat DPO nomor: DPO/07/III/RRS.10.2/2019/Ditreskrimsus tanggal 4 Maret 2019,” terang Yazid.

Para tersangka saat ini dijerat dengan Pasal 87 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 95 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 86 ayat 1 huruf a UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan hukuman maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

Yazid juga menjelaskan, hal ini dilakukan karena upaya penyelamatan sumber daya alam melalui pemberantasan pembalakan liar yang merupakan komitmen Pemerintah. “Kejahatan ini harus kita lawan karena menghancurkan ekosistem, mengancam kehidupan masyarakat dan merugikan Negara. Perusakan lingkungan adalah kejahatan luar biasa, harus kita tangani bersama-sama. Harus ada efek jera, kami mengharapkan penegakan hukum pidana pencucian uang dapat segera diterapkan untuk kasus sumberdaya alam,” jelasnya.

Untuk penguatan penegakan hukum, pihak KLHK bekerjasama dengan para pihak untuk melawan kejahatan illegal logging, termasuk dengan KPK, Kepolisian, TNI AL, BAKAMLA dan Kejaksaan Agung. “Saya berharap kita semua bersama-sama mengawal proses ini di pengadilan hingga mendapat putusan inkracht, dan pelaku mendapatkan hukuman maksimal,” tambah Direktur Jenderal Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani. (Am)

Tidak Setor Penjualan HP, Achmad Faisol Dardiri Divonis 2 Tahun
Pegawai PT ISHS Gelapkan Uang Rp 1,6 Miliar