Soal Raskin, Kades Klampis Bangkalan Dipolisikan

Soal Raskin, Kades Klampis Bangkalan Dipolisikan

suarahukum.com - Dengan menumpang lima minibus, sekitar 40 warga Desa Klampis Barat, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, melurug Polres Bangkalan Madura, Senin (6/11/2017). Mereka datang mengadukan penyelewengan beras miskin (raskin) yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Klampis Barat, Kecamatan Klampis, Bangkalan, Husnis Zaim.

Dalam aduannya, warga menyampaikan bahwa selama tujuh tahun, dua periode menjabat, boleh dibilang beras untuk rakyat miskin itu tidak pernah tersaluran dengan benar. Namanya ada dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Raskin, tetapi faktanya tidak pernah menerima.

"Ada warga yang sudah meninggal dunia, tetapi namanya masih tercantum sebagai penerima raskin. Ada yang hanya sekali saja menerima raskin, tetapi namanya terus tercantum menerima raskin, setiap bulan selama bertahun-tahun," ungkap Tole (55) warga Dusun Karanganyar, Klampis Barat yang ikut datang ke Mapolres Bangkalan.

Selama ini, ungkapnya, penyaluran raskin di Klampis Barat seolah sudah berjalan dengan benar, karena Kepala Desa selalu menyertakan daftar tandatangan dan cap jempol KPM. Seolah warga yang masuk daftar KPM itu memang sudah benar-benar menerima raskin, sesuai jatah yang sudah ditentukan.

"Pertanyaannya, benarkah itu tadatangan asli dan cap jempol asli? Dan benarkah warga menerima raskin? Saya sendiri namanya tertulis dalam daftar itu, dengan cap jempol. Nyatanya, saya tidak pernah menerima raskin dan tidak pernah cap jempol di daftar itu," tegas Tole.

Hal senada juga diutarakan oleh Markan (52) dan Abdul Azis (47), yang sama-sama tinggal di Dusun Karanganyar, Desa Klampis Barat. Baik Tole, Markan maupun Abdul Azis menyakini kalau tandatangan dan cap jempol mereka telah dipalsukan dalam kasus penyelewengan beras miskin.

"Kami tidak menerima raskin, tetapi nama kami tercantum telah menerima raskin setiap bulan selama bertahun-tahun," ungkap Markan.

Sebanyak 40 warga yang datang ke Mapolres Bangkalan menyatakan siap bersaksi bahwa mereka tidak pernah menerima raskin, meskipun nama mereka ada dalam daftar KPM Raskin Desa Klampis Barat. "Kalau butuh Saksi lebih banyak, berapapun saksi yang dibutuhkan, kami siap datang dan siap bersaksi," teriak warga.

Mereka menunjukkan daftar 226 warga Klampis Barat yang dinyatakan menerima raskin pada 2014. "Ini kami bawa data penerimaan raskin Klampis Barat tahun 2014. Silakan cek satu persatu, siapa saja yang benar-benar telah menerima," tantang warga.

Setiap warga harusnya menerima raskin atau beras sejahtera (rastra) sebanyak 15 kilogram dengan harga Rp 24 rbu per bulan. Tapi, ungkap warga, kebanyakan warga yang datang melapor ke Polres Bangkalan mengaku hanya menerima lima kilogram.

Sementara, Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP Anton Widodo yang menerima perwakilan warga dan kuasa hukum warga, Achmad Zaini SH menyatakan akan menindaklanjuti pengaduan warga tersebut. "Namun, Polres Bangkalan hanya menerima sebagai aduan. Padahal, keinginan kami datang ke Polres Bangkaan ini untuk melaporkan tindak pidana korupsi penyelewengan beras miskin yang sudah terjadi bertahun-tahun di Desa Klampis Barat," ujar Zaini, Sabtu (11/11/2017).

Namun, meski hanya diterima sebagai aduan masyarakat, pihaknya percaya polisi akan menindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. "Sementara ini kita belum dapat bukti tanda lapor, karena masih diterima sebagai aduan masyarakat, sementara polisi bekerja mengumpukan data dan keterangan," ungkap Zaini.

Warga sambungnya, juga akan terus memperbanyak bukti. "Mungkin kita akan melaporkan korusi raskin ini ke Polda Jatim, atau mungkin ke lemaga anti rasuah di Jakarta, karena penyelewengan raskin ini boleh dibilang sudah masif, sistematis, dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun," tegas Zaini.

Adanya tudingan tersebut, sayangnya Husnis Zaim hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya.

Bulog : Raskin di Klampis Terserap 100 Persen

Koordinator Lapangan Raskin Bulog Bangkalan, Nanang Setiawan ketika dikonfirmasi wartawan menegaskan bahwa di Bangkalan, seluruh pagu raskin terserap 100 persen. Tidak ada kecamatan, desa, dan keluarahan yang menolak atau tidak tidak menerima penyaluran raskin. Termasuk raskin untuk Kecamatan Klampis, dan juga Desa Klampis Barat.

"Seluruh pagu raskin untuk seluruh desa di Kecamatan Klampis terserap 100 persen. Hanya, jumlah KPM penerima raskin yang berubah. Ada yang bertambah dan ada yang berkurang jumlahnya," terang Nanang baru-baru ini.

Untuk Desa Klampis Barat, urainya, sebelumnya memang sekitar 200 KPM penerima raskin. Namun, kemudian turun menjadi hanya sekitar 100-an warga. "Namun, kalau untuk seluruh Kabupaten Bangkalan, jumlah pagu raskkinnya dan KPM penerima raskin, jumlahnya bertambah," ujar Nanang.

Data yang diperoleh wartawan, pada 2016 keluarga penerima bantuan beras sejahtera (rastra) atau yang selama ini dikenal dengan sebutan beras miskin (raskin) di Kabupaten Bangkalan sebanyak 85.268 keluarga. Tapi, pada 2017 jumlah penerima raskin bertambah 93.575 keluarga, seorng dengan makin tinggingnya jumlah keluarga miskin di Bangkalan.(Ris/Hyu)

Peradi Lantik Robert Simangunsong sebagai Ketua DPC Surabaya
Komisi Yudisial Pantau Persidangan Henry Jocosity Gunawan