Sidang Perdana Kasus Sipoa

Sidang Perdana Kasus Sipoa

suarahukum.com - Sidang perdana kasus dugaan penipuan dan penggelapan pembelian Apartemen Royal Avatar World akhirnya, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (24/7/2018). Sidang tersebut di ruang Cakra ini turut juga dihadiri para korban.

Dalam sidang yang digelar terbuka untuk umum ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmat Hari Basuki dan Winarko dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur membacakan dakwaan atas dua terdakwa yakni Budi Santoso dan terdakwa Ir Klemens Sukarno Candra Direktur Utama dan Komisaris PT Bumi Samudra Jedine.

Sidang diketuai oleh Wayan Sosiawan dengan didampingi dua hakim hakim anggota yakni, Anne Rusiana dan Dwi Purwadi. Dua terdakwa oleh JPU didakwa melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 378 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka didakwa melakukan penipuan dana pembelian Apartemen Royal Afatar World, Sipoa.

Sementara tim kuasa hukum terdakwa yang terdiri dari Sabron Pasaribu, Andry Ermawan, Franky, Agung Widodo, Arifin, Timotius sepakat untuk mengajukan eksepsi pada sidang minggu depan. "Kami tim penasihat hukum akan mengajukan eksepsi. Langkah awal yang akan kami lakukan yaitu menginventaris seluruh aset milik terdakwa. Sebab, tidak semua korban Avatar menghendaki dipidanakan, ada yang menginginkan uangnya kembali," ucap Sabron usai sidang.

Dikatakan Sabron, dalam eksepsinya nanti pihak terdakwa akan mengajukan surat untuk menjual aset mereka. Dari penjualan aset-aset tersebut hasilnya bisa diberikan kepada para korban yang masih ingin uangnya kembali. "Itu salah satu pembelaan kami nanti. Termasuk mervisi angka-angka dakwaan yang belum final," katanya.

Sedangkan, Franky Waruwu menadaskan bahwa kerja sama antara terdakwa dan korban didasari adanya kesepakata terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dalam sebuah perikatan sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata.

Makanya sekarang, pihaknya berupaya bagaimana caranya agar customer dan kliennya bersatu kembali. Salah satu caranya dengan menjual aset untuk penggantian. "Sekarang kami sedang mencari investor. Dan pengembalian itu sudah menjadi komitmen dari klien kami," tutup Waruwu.

Dalam kesempatan itu, Waruwu memastiikan bahwa bupati Sidoarjo sama sekali tidak terlibat dalam perkara ini. Hal itu ia ketahui dalam akte pendirian PT Bumi Samudra Jadine yang mana nama bupati Sidoarjo tidak tercantum sebagai salah satu pemegang sahamnya. "Itu kan dikoran saja, faktanya dia tidak punya saham di PT Bumi Samudra Jadine," tambahnya. (Am)

Dianggap Gelapkan Uang, Bambang Poerniawan Dituntut 2 Tahun
Rebutan Lahan, Yusuf Hajar Saudara