Sekjen Edy Kriswanto Banding Diputus 3 Bulan

Sekjen Edy Kriswanto Banding Diputus 3 Bulan

suarahukum.com - Edy Kriswanto, Sekjen East Java Coruption and Judicial Watch Organitation (ECJWO) yang jadi pesakitan gara-gara laporan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya, M.T. Ekawati Rahayu, SH.,MH alias Yayuk, tidak terima diganjar Ketua Majelis Hakim Hisbullah dengan putusan 3 bulan penjara, Rabu (26/2/2020).

Hakim menilai, perbuatan Edy Kriswanto melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana tentang penghinaan. "Mengadili, menyatakan menjatuhkan hukuman pidana 3 bulan penjara, kepada terdakwa Edy Kriswanto," ujar Ketua Majelis Hakim Hisbullah, di ruang Tirta 2 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Menanggapi putusan hakim, kuasa hukum terdakwa yaitu Andri menyatakan akan banding. "Dalam pembelaan, kita tidak minta keringanan. Tapi kita minta terdakwa dibebaskan, karena kalimat yang diucapkan terdakwa adalah kalimat tanya? Maka dengan ini kita akan banding," katanya kepada suarahukum.com.

Untuk diketahui, perkara ini berawal saat Edy Kriswanto bersama kawan-kawannya Edi Sucipto dan Miko Saleh, hendak menghadiri rapat di Ruang Lobby Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Pemkot Surabaya, Rabu (20/3/2019) siang. Saat itu membahas demo warga kelurahan Medokan Semampir.

Rapat koordinasi dihadiri oleh perwakilan dari Polrestabes Surabaya, Polsek Genteng, Kantor BPN Surabaya II, Bakesbangpol Linmas, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otoda, Camat Sukolilo, Lurah Medokan Semampir dan Lurah Keputih, serta 4 orang warga Medokan Semampir diantaranya Agus Slamet, Soewihadi Santoso, Wahadi, Ihsan.

Selanjutnya terdakwa beserta rombongannya melakukan absensi daftar hadir rapat, dimana untuk 4 orang warga Medokan Semampir diperbolehkan masuk. Namun terhadap 3 orang pendamping terdakwa Edy Kriswanto, Edi Sucipto dan Miko Saleh tidak diperbolehkan masuk oleh saksi Ibrahim Zaky (selaku bagian absensi), dengan alasan bukan merupakan pihak yang diundang dalam rapat.

Atas adanya hal tersebut terdakwa langsung mengatakan dengan nada tinggi ‘Sebentar Pak, disini sing ngundang itu Eka sebagai Kepala Dinas ya. Kemudian Perwakilan sudah masuk, Perwakilan juga pingin ngomong sama Eka langsung, monggo silahkan, suruh ke sini ... Kalian mau mengaburkan materi persoalan ini. Kalian mau melindungi koruptor-koruptor ini?’ dengan kalimat tersebut sehingga perkataan terdakwa dapat didengar secara jelas oleh orang-orang yang ada di depan loby.

Atas perkataan terdakwa tersebut, Ekawati Rahayu selaku Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya berkeberatan. Karena belum pernah ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ia telah melakukan tindak pidana korupsi dan saat ini tidak pernah tersangkut perkara tindak pidana korupsi. Sehingga, Yayuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.

Karena itu, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irene Ulfa dituntut hukuman 5 bulan penjara. (Am)

Guru Gay Tulungagung Cabuli Anak-anak
Owner PT Gunawan Fajar Jadi Pesakitan