PT Temas Ngaku Sewa Lahan TNI AL 30 Tahun

terdakwa Setyo Hartono alias Jong Hai

PT Temas Ngaku Sewa Lahan TNI AL 30 Tahun

suarahukum.com - Setyo Hartono alias Jong Hai terdakwa kasus penipuan lahan milik TNI AL, didudukkan dipesakitan. Sidang diruang Sari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (22/3/2017) diketuai Majelis Hakim Mengapul Gersang dengan Jaksa Agung Rohaniawan dari Kejari tanjung Perak Surabaya.

"Terdakwa didakwa pasal 378 KUHP tentang Penipuan," ujar JPU Kejari Perak, saat sidang berlangsung.

Diketahui dalam dakwaan, bahwa Setyo Hartono, sekitar bulan Maret-April 2013, di Jl Kalianak Pesapen Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya, dibantu saksi Yap Lincohn Salim (diberkaskan tersendiri), bertemu dan disepakati PT Pelayaran Tempuran Emas (Temas) akan menyewa lahan TNI Angkatan Laut di Jl Kalianak Pesapen, dari PT Senopati Samudra Perkasa (SSP).

Kemudian dibuat 2 (dua) buah akta, yaitu Akta No 10 tanggal 04 April 2013 dihadapan Notaris Edhi Susanto, SH, MH mengenai pengoperan hak menempati (mengelola) tanah atau lahan di atas tanah penguasaan TNI AL antara PT SSP yang diwakili saksi Yap Lincohn Salim, selaku Direktur PT SSP.

Dengan saksi Albert Simamora selaku kuasa untuk dan atas nama saksi Harto Khusumo Direktur Utama PT Temas untuk pengoperan tanah seluas kurang lebih 20.065 meter persegi yang terdiri dari 20 bidang tanah Hak Pakai dari PT SSP kepada PT Temas yang berlaku hingga tanggal 14 Desember 2039 dengan ganti untung sebesar Rp. 10.032.500.000.

Selain itu PT SSP menjamin bahwa tanah atau lahan yang dioperalihkan tersebut benar hak mutlak dari PT SSP oleh karena itu PT SSP tersebut mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan pengoperalihan, sehingga PT Temas tidak mendapat gangguan dalam haknya atas apa yang digantinya tersebut dari siapapun, dan tanah tersebut tidak ada masalah untuk dibangun. Apabila terjadi masalah, maka PT SSP wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan PT Temas.

Pembuatan Akta No 10 ini turut dihadiri dan disetujui oleh terdakwa Setyo Hartono. Akta No. 11 tanggal 04 April 2013 dihadapan Notaris Edhi Susanto, SH, MH mengenai pembayaran uang sejumlah Rp. 10.032.500.000 dari PT. Temas kepada PT SSP sebagai ganti untung atas pengurukan dan pemagaran yang dilakukan PT SSP, dan pembuatan Akta No 11 ini turut dihadiri dan disetujui oleh terdakwa Setyo Hartono.

Berdasarkan Akta No 10 dan Akta No 11 yang masing-masing ditanda tangani oleh saksi Yap Lincohn Salim dari PT SSP, PT Temas telah membayar uang seluruhnya sebesar Rp. 20.065.000.000 melalui Bank Mandiri No rekening 120.00.8500000.3 atas nama PT Temas dalam bentuk Bilyet Giro kepada Terdakwa melalui Bank Mandiri No Rekening 141.00000.39933 atas nama Setyo Hartono (terdakwa).

Terdakwa Setyo Hartono adalah pemegang saham dan sebagai Direktur Utama PT SSP sejak tahun 1991 berdasarkan Akta No 30 tanggal 07 Maret 1991, dan berdasarkan Akta Perubahan No 18 tanggal 22 Nopember 2010, hingga saat ini terdakwa menjabat sebagai Komisaris Utama PT SSP.

PT Temas yang sedang mengembangkan usaha di Jawa Timur membutuhkan lahan yang luas untuk kegiatan usaha pelayaran peti kemas yang representative, di awal tahun 2013 saksi Sutikno Khusumo Direktur PT Temas dan saksi Japie Ernest Tasijam bertemu dengan terdakwa Setyo Hartono selaku Pemegang Saham PT SSP di lahan milik TNI AL yang akan disewakan, yaitu di alamat tersebut selama jangka waktu 27 tahun dan tidak akan ada masalah, karena dibuat dihadapan Notaris.

Kemudian pada bulan Maret 2013 diadakan pertemuan lagi yang dihadiri oleh saksi Harto Khusumo, saksi Sutikno Khusumo, saksi Japie Ernest Tasijam, saksi Teddy Arief Setiawan, terdakwa Setyo Hartono dan Yap Lincohn Salim, dalam pertemuan ini Setyo Hartono dan saksi Yap Lincohn Salim menunjukkan lahan yang akan disewa oleh PT Temas.

Terdakwa menjamin apabila timbul masalah di kemudian hari, maka uang sewa yang sudah dibayarkan akan dikembalikan. Selain itu, terdakwa Setyo Hartono menunjukkan bukti kerjasama pemanfaatan tanah dan bangunan TNI AL di Pesapen Surabaya antara PT SSP dengan Pusat Koperasi Angkatan Laut Armada Republik Indonesia Kawasan Timur (Puskopal Armatim), yaitu beberapa Akta yang dibuat dihadapan Notaris dengan perincian Akta No. 29 tanggal 06 Oktober 1994 mengenai perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah dan bangunan TNI AL di Pesapen Surabaya seluas 246.585 meter persegi, dengan jangka waktu 30 tahun terhitung mulai 3 tahun sejak perjanjian ini ditanda tangani Akta No. 30 tanggal 06 Oktober 1994 mengenai sumbangan dari PT. SSP kepada TNI AL.

Akta Perjanjian Tambahan (addendum) No. 1648/CC/Not/IX/1998 tanggal 15 September 1998 mengenai pemberian hak dari TNI AL kepada PT SSP untuk pembangunan tanah Pesapen selama 30 tahun ditambah 3 tahun masa pembangunan dan berlaku sejak ditandatangani addendum ini, dan PT SSP dapat mengeluarkan Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga dengan syarat dan jangka waktu yang sama yang diberikan TNI AL kepada PT SSP, serta PT SSP diperbolehkan mengurus Hak Pengelolaan atas nama Puskopal Armatim dan Hak Guna Bangunan Induk di atas Hak Pengelolaan atas nama PT. Senopati Samudra Perkasa;Akta Addendum Perjanjian No. 36 tanggal 31 Maret 2003 mengenai waktu pemanfaatan lahan Pesapen dirubah berdasarkan Surat Kasal No. B/123/III/2003 tanggal 05 Maret 2003, yaitu akan dimulai sejak ditandatangani akta ini dan berlaku selama 30 tahun ditambah 3 tahun masa pembangunan.

Dan Akta Perubahan No. 14 tanggal 14 Desember 2006 mengenai pengelolaan tanah oleh PT SSP dikurangi sekitar 4 Hektar dan PT. SSP dibebaskan dari pembayaran ruislag, pengurangani harga sewa, dan masa berlaku perjanjian selama 30 tahun ditambah 3 tahun masa untuk pembangunan, sehingga perjanjian kerjasama akan berakhir paling lambat tanggal 14 Desember 2039. (Am)

Diduga Kecewa, Pemkot Tarik Mobil Dinas Kepala PN Surabaya
Komplotan Curanmor Divonis 8 Bulan