Prawiro Tedjo, Ridwan Soegijanto dan Wenas Panwell Dicekal

foto Ronald Talaway

Prawiro Tedjo, Ridwan Soegijanto dan Wenas Panwell Dicekal

suarahukum.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menetapkan status cekal terhadap tiga orang yang diduga mengetahui dugaan penyalahgunaan Gelora Pancasila salah satu aset Pemerintah Kota (Pemkot) Mereka diantaranya, Prawiro Tedjo, Ridwan Soegijanto dan Wenas Panwell. Ketiganya adalah pengusaha.

Pencekalan ini disayangkan Ronald Talaway, kuasa hukum Prawiro Tedjo, Ridwan Soegijanto dan Wenas Panwell. Menurutnya, Kejati Jatim sangat terburu-buru dalam menyikapi kasus ini. Pasalnya, ketiga kliennya tersebut baru dua minggu lalu menjalani pemeriksaan. Itupun dalam hal pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

“Saya akan berkirim surat ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meninjau kembali penetapan status cekal terhadap klien kami,” katanya, Sabtu (24/2/2018).

Ronald dengan tegas menyatakan bahwa, pencekalan yang dilakukan Kejati Jatim ini tidak prosedural. Pasalnya, saat ini perkara gedung Gelora Pancasila yang ada di Jalan Indragiri ini masih dalam kasasi di Mahkamah Agung. Kasasi ini dalam sengketa perdata. “Nah, kan tidak bisa satu perkara perdata dan itu belum selesai kemudian di perkarakan secara pidana. Kita tidak tahu ada masalah apa ini. Kalau korupsi, yang mana. Pemerintah tidak dirugikan, justru klien kami yang dirugikan,” ujarnya sedikit bertanya.

Belum lagi nama-nama kliennya yang dicekal tersebut diumumkan secara terbuka. Padahal, kata dia, nama saksi ketika dia dikenakan status cekal harusnya disamarkan. Pengumuman nama secara terbuka itu dianggap merugikan nama baik ketiga saksi. “Kami memiliki sejumlah bukti yang lengkap bahwa aset gedung Gelora Pancasila itu bukan milik Pemkot Surabaya. Pemkot Surabaya sudah memperkarakan aset gedung ini sejak 1995 lalu dan selalu kalah. Ketika kami ingin mengurus sertifikat, pemkot menggugat lagi. Akhirnya sertifikat tanah tidak jadi-jadi karena masih sengketa,” keluh Ronald.

Bukti-bukti yang sudah disiapkan diantaranya, surat dari wali kota Surabaya perihal tanah lokasi di Gelora Pancasila. Dalam surat yang keluar di tahun 1994 itu menyebutkan, gedung Gelora Pancasila yang ada di Jalan Indragiri Nomor 6 Surabaya bukan aset Pemkot Surabaya. Surat ini dengan surat gubernur Jatim di tahun yang sama. Surat itu menyebutkan, gedung Gelora Pancasila bukan aset Pemprov Jatim. Biaya pembangunan gedung juga dari dana masyarakat.

“PT Setia Kawan Abadi (Prawiro Tedjo, Ridwan Soegijanto, Wenas Panwell) beli gedung Gelora Pancasila dari Yayasan Gelora Pancasila. Ini swasta. Jadi jual beli antar swasta,” tandas Ronald. (Am)

Kasus Sabu 3,773 Gram, Anggota Polsek Sukomanunggal Direhab
Jaksa Tuntut Henry Jocosity Gunawan 4 Tahun