Pengacara Henry & Iuneke Minta Eksepsi Dikabulkan

Pengacara Henry & Iuneke Minta Eksepsi Dikabulkan

suarahukum.com - Bersama Iuneke Anggraini, Henry Jocosity Gunawan kembali menjalani sidang kasus pemalsuan akta otentik. Dalam persidangan eksepsi, tim kuasa hukum yang dikoordinir Masbuhin menyatakan jeratan pasal yang didakwakan JPU hanyalah covernya.

Namun isi surat dakwaan disebut Masbuhin adalah hutang piutang antara Henry Jocosity Gunawan dengan Hen Hok Soei (PT Graha Nandi Sampoerna) sebesar Rp 17.325.000.000,- yang telah jatuh tempo dan sudah tidak bisa ditagih lagi, apalagi terdapat perjanjian pisah harta antara terdakwa Henry Jocosity Gunawan dengan istrinya Uneke Anghgraini.

"Terdakwa Henry Jocosity Gunawan dan Terdakwa II, Iuneke Anggraini dalam kasus ini tidak pernah dipanggil dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk dimintai keterangan sebagai saksi, dan diperiksa sebagai saksi," ujar Masbuhin, diruang sidang Garuda 2 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (10/10/2019).

Meski demikian, secara tiba-tiba terbit surat ketetapan No: STAP/88/IV/RES.1.9/2019/Satreskrim, tanggal 30 April 2019 tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka untuk Iuneke Anggraini dan surat ketetapan No: S-TAP/88/IV/RES.1.9/2019/Satreskrim, tanggal 30 April 2019 tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka untuk Henry Jocosity Gunawan

Dalam berkas JPU, tertuang dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena alasan membuat akta pengakuan hutang dan personal guarantee di hadapan Notaris Atieka Ashible, SH pada tahun 2010, yang didalam akta tersebut Henry menyebutkan sebagai suaminya Iuneke Anggaraini, dan Iuneke Anggraini menyebutkan istrinya Henry Gunawan. Padahal berdasarkan bukti yang tercatat dikantor catatan sipil kota Surabaya, pernikahan keduanya terjadi pada tahun 2011.

Selain itu, Tim Penasehat Hukum para Terdakwa juga telah menemukan fakta hukum, dimana ternyata Notaris Atika Asihble, SH yang membuat kedua akta otentik tersebut tidak pernah diperiksa oleh penyidik, dan namanya tidak masuk sebagai saksi dalam berkas perkara, padahal yang bersangkutan adalah orang yang membuat akta otentik tersebut.

"Penyidik ‘sengaja’ menyembunyikan fakta dan peristiwa hukum tentang adanya perkawinan secara adat Tionghoa antara Henry Jocosity Gunawan dan Iuneke Anggraini pada tahun 1998, adanya fakta dan peristiwa hukum berupa kelahiran 3 tiga anak, yang salah satu anak pertamanya lahir pada tanggal 8 Desember 1999 atau saat ini telah berumur 20 tahun. Fakta dan peristiwa hukum yang sengaja disembunyikan oleh penyidik tentang adanya perkawinan secara adat Tionghoa di tahun 1998 ini, tentu menjadikan penilaian ahli menjadi misleading, tidak obyektif, dan kabur karena adanya fakta dan peristiwa hukum penting yang sengaja dipotong dan dihilangkan, serta hanya dilihat pada tempus pembuatan akta otentik pada tahun 2010 saja," beber Masbuhin.

Masbuhin menambahkan, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 September 2019, No. Reg.Perkara : PDM-296/M.5.10.3/Eku.2/09/2019, tidak dapat diterima, karena Turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan yang seharusnya wajib diberikan secara bersama-sama kepada Henry J Gunawan dan isterinya Iuneke Anggaraini, berdasarkan pasal 143 ayat (4), tidak pernah dilakukan dan diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sampai dengan surat dakwaan dibacakan dalam persidangan (error in procedure).

"Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena surat dakwaan disusun dari Hasil Pemeriksaan Penyidikan yang tidak sah (error in procedure)," ujar Masbuhin.

Masbuhin berharap bahwa majelis hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan dan menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. (Am)

Sepasang Kekasih Kurir Narkoba Dituntut 8 Tahun
Kapolres Pasuruan Janji Membrangus Kriminalitas