Mantan Ketua MK tak Setuju Sidang Singkat Narkoba

Mantan Ketua MK tak Setuju Sidang Singkat Narkoba

suarahukum.com - Terkait persidangan singkat dalam perkara narkotika yang sering digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Republik Indonesia (RI) yakni Prof Jimmly Asshiddiqie S.H tidak menyetujuinya.

Karena menurutnya, yang diperbolehkan sidang singkat hanya perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring). "Itu harus ada rekonsiliasi, sidangnya sederhana singkat. Tapi jangan semuanya, kalau menyangkut nasib orang. Sidang yang boleh singkat itu yang sudah diatur didalam aturannya, bahwa dia itu termasuk tipiring ancaman pidananya bukan termasuk berat," kata, Prof Jimmly, saat ditemui Suarahukum.com, usai acara seminar Restorative Justice, di salah satu hotel pusat Surabaya, Rabu (15/5/2019).

Ia juga menegaskan bahwa tidak bersependapat, apabila perkara narkotika dihukum singkat dan ringan. Karena narkotika sudah menjadi atensi negara atau pemerintah harus dibasmi. "Jadi jangan terlalu singkat itu, dan harus ada pembuktian yang adil," tegasnya.

Sementara, melihat proses hukum di Negara Republik Indonesia saat ini, sangat miris. Karena hal sepeleh pun bisa dipenjarakan. "Sekarang ini belum bisa kalau diatur di undang-undang, yang boleh misalnya memberi peran kepada polisi untuk kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi jangan setiap laporan, setiap pengaduan diproses hukum terlalu banyak yang harus diproses, penjara akan penuh," papar Jimmly.

Selain itu menurutnya, orang dipenjara tidak semua akan bertobat, namun hanya 30 % saja bertobat. 20 % dendam keluar penjara merasa tidak salah, dan 40 % selama di penjara dia makin menjadi. "Dulu pencopet begitu masuk penjara keluar jadi perampok, tadinya pengguna narkoba, masuk penjara jadi Bandar narkoba. Jadi artinya penjara itu jadi sekolahan kejahatan secara hukum pidana," jelas Jimmly.

Baru-baru ini, Hakim PN Surabaya merujuk surat edaran No B-029/A/EJP/03/2019, yang beredar tanggal 14 maret 2019, tentang Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika dengan Acara Pemeriksaan Singkat (APS), beberapakali menyidangkan sidang narkoba dengan sidang singkat.

Alasannya, sidang sifatnya sederhana, mudah pembuktian dan mudah penerapan hukumnya (vide Pasal 203 ayat (1) KUHAP), antara lain, tertangkap tangan, tersangka mengakui perbuatannya, ditemukan barang bukti narkotika yang dikuasai atau dimiliki atau dipakai oleh tersangka dan adanya berita acara hasil uji laboratorium yang menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung narkotika.

Sedangkan, perkara pidana narkotika yang tidak dapat dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Singkat (APS), yakni perkara menarik perhatian masyarakat, pelakunya merupakan public figure, tokoh masyarakat, atau pejabat publik, pelakunya Warga Negara Asing (WNA) dan pelakunya merupakan bagian dari jaringan nasional atau intemasional sindikat peredaran narkotika secara ilegal dan jumlah barang bukti besar.

Terhadap perkara penyalahgunaan narkotika yang disangkakan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dapat dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) dalam hal barang bukti yang ditemukan dari pelakunya saat tertangkap tangan maksimal sebatas hanya untuk kebutuhan pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut, sabu-sabu 1 gram, ekstasi 2,4 gram atau 8 butir, heroin 1,8 gram, kokain 1,8 gram, ganja 5 gram, daun koka 5 gram, meskalin 5 gram, kelompok psilosybin 3 gram, LSD (d-lysergic acid diethylamide) 2 gram dan kelompok PCP (phencyclidine) 3 gram. (Am)

Rumah Ketua Partai Berkarya Digeledah Reskoba
Bappenas Wacanakan Penyelesaian Hukum Dengan Jalur Mediasi