Koruptor Jual Beli Jabatan Nganjuk Diganjar 2 Tahun

Koruptor Jual Beli Jabatan Nganjuk Diganjar 2 Tahun

Dalam kasus jual beli jabatan terkait dengan perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kab Nganjuk Tahun 2017 ini, terdakwa Harijanto dinyatakan terbukti meyuap Bupati Taufiqurrachman sebesar Rp 300 juta. Sedangkan terdakwa M. Bisri menyuap Bupati Taufiqurrahman sebesar Rp 600 juta.

suarahukum.com - Harjanto Mantan Kadis Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Nganjuk, dan Mokhammad Bisri Kabag Umum RSUD Nganjuk akhirnya oleh I Wayan Sosiawan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya , diputus 2 tahun penjara.

“Kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 5 ayat satu huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2001 dan Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP,”terang Hakim I Wayan Sosiawan saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Tipikor, Senin (12/3/2018).

Menurut Wayan, tidak menemukan alasan pembenaran dan alasan pemaaf yang dapat menghapus perbuatan kedua terdakwa. Sehingga kedua terdakwa harus dijatuhkan hukuman sesuai tuntutan Jaksa dari KPK, yakni 2 tahun penjara. “Perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan yang meringankan kedua terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya,” papaprnya.

Selain dijatuhi hukuman badan, kedua terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar Rp 200 juta dan sesuai ketentuan, apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. “Mengadili, menghukum terdakwa Harjanto dan terdakwa Mokhammad Bisri masing-masing dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 600 subsider 6 bulan kurungan,” pungas Wayan.

Mendengar putusan hakim, kedua terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Seperti diketahui, kasus ini diawali dari OTT Rabu (25/10/2017) silam dengan menjaring 20 orang di Jakarta dan Nganjuk.

Atas perkara dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Bupati Nganjuk terkait dengan perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017, dalam ungkap kasus tersebut KPK menetapkan lima orang tersangka.

Diduga sebagai penerima yakni Bupati Nganjuk periode 2013-2018, Taufiqurrachman (TFR), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Nganjuk‎, Ibnu Hajar (IH), dan Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Kab Nganjuk, Suwandi (SUW).

Selanjutnya diduga sebagai pemberi yakni Kepala Bagian Umum RSUD Kab Nganjuk, Mokhammad Bisri (MB) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab Nganjuk, Harjanto (H).

Total uang yang diamankan sebagai barang bukti dalam OTT yakni Rp 298.020.000 dengan rincian Rp 149.120.000 dari Ibnu Hajar dan Rp 148.900.000 dari Suwandi. (Am)

Tiga Penipu ATM asal Makasar Diadili
Husen Diadili Karena tak Mampu Melunasi Pembelian Alphard