Kejari Tanjung Perak Terapkan Pembayaran Tilang Lewat Kantor Pos

Kejari Tanjung Perak Terapkan Pembayaran Tilang Lewat Kantor Pos

suarahukum.com - Gara-gara virus Corona atau Covid-19, beberapa kota dan daerah termasuk kota Surabaya, akhirnya melakukan pencegahan tertular. Supaya menghindari hal tersebur, kini Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya alihkan pengambilan tilang lewat Kantor pos Surabaya.

Dengan adanya, pengambilan tilang dikantor pos Kejari Perak tidak menerima pengambilan tilang secara langsung, dan korps Adhyaksa melayani pembayaran denda hanya lewat kantor pos.

Kebijakan online tersebut guna meminimalisir tatap muka dan antrian, dan kebijakan ini merupakan MOU antara Kejari Tanjung Perak dengan kantor pos dan mulai diberlakukan Selasa 30 Maret 2020 hingga waktu yang belum ditentukan.

Pada jumpa persnya, Kasi Pidum Kejari Perak Eko Budisusanto mengatakan, bagi warga yang ingin mengambil tilang bisa melalui 52 cabang kantor pos Kota se'Surabaya. Jadi pelanggar lalu lintas yang ditilang apabila ingin membayar denda tidak lagi diperkenankan datang ke Kejari Perak Surabaya.

"Dengan cara seperti ini diharapkan bisa membantu pemerintah dalam upaya pencegahan penularan virus covid 19," kata Eko, Selasa (31/3/2020).

Selain itu, ia juga berharap agar masyarakat Surabaya, bisa langsung ke kantor pos. "Kita hanya melakukan pengalihan pengambilan atau pembayaran tilang lewat kantor pos," pungkasnya.

Sementara, Kepala Kantor Pos Surabaya, Arif Yuda menyatakan teknis pengambilan tilang adalah dengan mendatangi kantor pos terdekat. Dan petugas akan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SPO) tentang bagaimana pencegahan covid 19 yakni diukur suhu badan, disediakan hand sanitizer serta diterapkan jaga jarak.

"Sesampainya di kantor pos nantinya pelanggar tilang bisa menunjukkan surat tilang dan oleh petugas nanti akan diinfokan berapa denda yang harus dibayar," kata Arif, pada awak media.

Setelah itu pegawai kantor pos nanti akan membawa slip biru yang sudah direkomendasikan untuk dibawa ke Kejaksaan untuk diganti dengan STNK atau SIM milik pelanggar. Dan semenjak pendaftaran pengambilan maximal 3 hari diantar. "Untuk wilayah lokal Surabaya, maximal 3 hari, akan diantar oleh petugas ke alamat masing-masing sesuai domisili pelanggar dengan biaya Rp 20 ribu," tutupnya. (Am)

Dosen Hukum Heran TNI Dampingi Terdakwa Pidum
Rutan Medaeng Geger Ada Tahanan Mati Mendadak