Intruksi MA, PN Surabaya Tingkatkan Zona Integritas

Intruksi MA, PN Surabaya Tingkatkan Zona Integritas

suarahukum.com - Melaksanakan intruksi Mahkamah Agung (MA) untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, mencanangkan zona integritas menuju peningkatan pelayanan kinerja terhadap pencari keadilan.

Ketua PN Surabaya, Nur Syam mengatakan, kegiatan ini merupakan instruksi MA, untuk menjadi wilayah birokrasi yang bersih dalam melayani masyarakat. "WBK dan WBBM adalah upaya PN Surabaya melakukan pembenahan. Terutama untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Selain itu juga meningkatkan pelayanan kinerja pengadilan terhadap pelayanan pencari keadilan," katanya, kepada wartawan usai acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas PN Surabaya, Rabu (6/3/2019) kemarin.

Zona Integritas merupakan predikat kepada instansi pemerintah dan jajarannya berkomitmen wujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi. Selain itu, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas serta pelayanan publik. Dalam hal pencegahan terhadap korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. "Kami ada layanan e-court untuk masyarakat," tambah Nur Syam.

Sementara, yang dimaksud Layanan e-court adalah sistem yang dibangun guna mengantisipasi praktik pungutan liar (pungli). Gunanya tidak lain untuk mengurangi adanya hubungan atau pertemuan antara pihak berperkara dengan petugas Pengadilan. Sehingga potensi terjadinya pungli bisa diminimalisir.

"Sistem ini memberi kemudahan bagi pihak berperkara yang akan mendaftarkan gugatannya di Pengadilan. Penggugat bisa mendaftarkan gugatan ke PN Surabaya tanpa harus datang ke PN Surabaya, melainkan juga bisa melalui online," pungkas Nur Syam.

Diketahui, dalam sistem di PN Surabaya ini menjadi pilot project (percontohan) bagi PN se-Indonesia. e-Court ini terakses langsung dengan Mahkamah Agung (MA). Penerapan aplikasi ini dikhususkan bagi para pengacara atau advokat. Jadi para advokat bisa mengakses aplikasi ini dengan menggunakan web browser melalui piranti komputer.

Nantinya akan dimintai atau mengisi regristasi dengan mengisi identitas lengkap atau melalui alamat email dan password pendaftar. Dari situ nantinya pendaftar atau advokat akan mempunyai akun di e-Court.

Namun proses pembayarannya, setelah e-SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar) keluar, penggugat mendapat nomor virtual account (VA) dari Bank BTN. Penggugat dapat membayar sebanyak yang tercantum dalam e-SKUM.

Dan keterangan pembayaran lebih lanjut dapat dilihat di aplikasi e-Court pada kolom petunjuk pembayaran. Aplikasi e-Court ini sesuai dengan Perma No. 3/2018 junto SK Dirjen Badilum No. 271/DJU/SK/PS01/4/2018. (Am)

Jaka Jatim Curiga Hibah Pemrov Ratusan Miliar Dikorupsi
Soal Tanah Sengketa Mat Jepang Divonis 1 Tahun Penjara