Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Demo Kejagung

Minta Tuntaskan Korupsi Impor Besi dan Baja

Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Demo Kejagung

suarahukum.com - Gerakan Masyarakat Anti Korupsi dan Perburuan rente Indonesia (Gemakpri) kembali melakukan aksi demonstrasi, bersama anggotanya sekitar 300 orang di depan kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (13/5/2022) siang.

Menurut Kordinator Gemakpri Firli Ramadan, salah satu komoditas penting di Indonesia yang menopang pembangunan yaitu besi dan baja. Karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan pemilik Sumber Daya Alam (SDA) besi dan baja terbesar di Kawasan Asia Pasifik selain Australia dan India.

"Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh negara dalam mengelola aset dan membangun industri besi dan baja tersebut untuk sepenuhnya kesejahteraan rakyat, namun hal tersebut hanya sebuah mimpi dan kepalsuan hingga hari ini, hal tersebut diakibatkan korupsi, seperti yang sekarang disidik oleh Kejaksaaan Agung RI yaitu kasus korupsi impor besi dan baja tahun 2016-2021 dimana setidaknya melibatkan 3 lembaga negara setingkat Kemennterian (Kemendag, Kemenperin dan Kemenkeu) serta importir," ujar Firli Ramadan dalam siaran persnya.

Firli menyebut, sesuai UUD 1945 Pasal 33 Ayat (4) menyatakan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

"Akan tetapi, kenyataan di lapangan berkebaikan dengan perintah UUD 1945 yang mana adanya dugaan korupsi impor besi dan baja sebagaimana disebutkan di atas," tambah Firli Ramadan.

Selain itu, Kejaksaan Agung selaku Lembaga Yudikatif yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia haruslah bertindak tegas dan menyeluruh dalam penindakan dugaan kasus korupsi impor besi dan baja tahun 2016-2021.

"Dalam proses penyidikannya Kejaksaan Agung RI haruslah sampai kepada akar-akarnya dan tidak hanya menyidik regulator saja, karena tentu perkara dugaan korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja dan tidak terjadi dalam waktu singkat. Tentu Kejaksaan Agung harus mampu menyidik sampai kepada Intelectual Deder yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi ini guna menghilangkan akar persmasalahan dari korupsi tersebut," ungkap Firli.

Berdasarkan hal tersebut, kata Firli Gemakpri menuntut Kejaksaan Agung RI, agar dapat melakukan tiga hal. Pertama, menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi impor besi dan baja tahun 2016-2021 secara holistik.

Kedua, mengungkap seluruh oknum birokrat, pelaku usaha, dan terutama Intelectual Deder atau dalang dibalik kasus korupsi impor besi dan baja tahun 2016-2021, dan Ketiga, Kejaksaan Agung RI harus menjungjung tinggi integritas dan professional dalam melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi impor besi dan baja tahun 2016-2021 tanpa pandang bulu. (Ams)

Polisi Temukan 81 Ton Minyak Goreng Siap Ekspor
Dihari Waisak 21 WBP Buddhis Dapat Remisi