Eksepsi Dikabulkan, Ustad Alfian Tanjung Bebas

Eksepsi Dikabulkan, Ustad Alfian Tanjung Bebas

suarahukum.com - Alfian Tanjung, terdakwa kasus ujaran kebencian, bebas dari dakwaan jaksa setelah Eksepsinya (Keberatan) diterima oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Rabu (6/9/2017).

Berdasarkan pertimbangan hakim Dedik Fardiman, selaku ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Berpendapat bahwa uraian dalam surat dakwaan JPU tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.

Mengingat pasal 143 ayat (2), (3), dan pasal 156 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka majelis hakim mengadili, mengabulkan atau menerima keberatan (eksepsi) dari penasehat hukum terdakwa.

"Mengabulkan eksepsi terdakwa, dan menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) batal demi hukum," ucap hakim Dedik Fardiman, saat sidang berlangsung di ruang sidang Cakra PN Surabaya.

Majelis hakim juga menyatakan, pemeriksaan perkara register nomor 2320/Pid.Sus/2017/PN.Sby terdakwa Alfian Tanjung, tidak dapat dilanjutkan. "Memerintahkan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan. Membebankan biaya perkara kepada negara," jelasnya.

Seperti diketahui, Alfian diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik dengan mengungkit Partai Komunis Indonesia dalam ceramahnya. Alfian dilaporkan oleh seorang warga Surabaya, Jawa Timur, bernama Sujatmiko lantaran memberikan ceramah dengan materi tentang PKI, Yang pada Saat itu, dia tengah berceramah di Masjid Mujahidin, Surabaya.

Selain itu, Alfian juga dilaporkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki karena menyebut Teten adalah kader PKI.

Ia juga mengatakan bahwa gedung Kantor Staf Presiden yang terletak di Gedung Binagraha, Kompleks Istana Presiden, sering dijadikan tempat rapat PKI oleh Teten dan kawan-kawannya.

Pelaporan Alfian juga menyampai ke Polda Metro Jaya, karena menyebut kader PDI-P dan orang dekat Presiden Joko Widodo adalah PKI.

Dalam akun Twitternya, Alfian menulis bahwa sebanyak 85 persen kader PDI-P merupakan kader PKI. Juga sempat menyebut Anggota Dewan Pers Nezar Patria sebagai kader PKI. Setelah itu, Nezar langsung melayangkan somasi.

Setelah menerima surat teguran tersebut, Alfian mengaku salah dan keliru dengan menyebut Nezar sebagai kader PKI saat berceramah di beberapa komunitas pengajian.

Dalam kasus ini, tersangka Alfian dijerat dengan Pasal156 KUHP atau Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b butir 2 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis.(Am)

Kapolda Jatim Lounching E-Smart Samsat
Igbal: Tilang Elektrik Dipantau 24 Jam