Dibangun Miliaran, Gedung Pangkalan PLP Kemenhub Mangkrak

Gedung Pangkalan PLP Tanjung Perak mangkrak

Dibangun Miliaran, Gedung Pangkalan PLP Kemenhub Mangkrak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban. Juga dijelaskan dalam ayat (4), APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
 
Sanksinya, dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
 
suarahukum.com - Pembangunan Gedung Kantor Tahap I Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Tanjung Perak, tahun anggaran 2012, senilai HPS Rp 3.950.000.000 mangkrak. Belum diketahui apa sebabnya, diduga munculnya proyek yang berada di Dermaga Nilam Barat, ada pemborosan anggaran negara yang dipermainkan.
 
Kepala Pangkalan PLP Tanjung Perak Surabaya, Juliana Sumampouw pada suarahukum.com mengaku tidak tau masalah ini lantaran baru menjabat. Pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan Kementerian Perhubungan soal gedung mangkrak, di dermaga Nilam. "Saya masih tiga bulan menjabat. Belum tau persoalannya kenapa tidak ditempati. Kalau nanti saya ke Jakarta, saya koordinasikan dengan pusat (kementerian perhubungan)", katanya, Selasa (22/11/2016).
 
Mantan komandan pangkalan Bitung, Sulawesi Utara ini mengaku, jika harus ada perintah menempati, kami segera melakukan pembersihan. "Kalau ada perintah menempati, akan kita bersihkan segera", akunya masih bingung soal kasus ini.
 
Untuk diketahui, anggaran negara yang sudah dikeluarkan Kementrian Perhubungan ini mangkrak. Hasil pantauan suarahukum.com, karena sejak dilakukan pembangunan tidak ditempati, gedung baru tampak kotor, rusak, pada bagian atap, kaca pecah, tembok mengalami retak. Soal ini, Julius Adravida Barata, Humas Kementerian Perhubungan dikonfirmasi suarahukum.com memilih tidak berkomentar. (Hyu)

Home Industri Sabu Warga Simo Dibimbing Internet
Bawa 500 Gram Sabu Dihukum 10 Tahun