Aturan Baru Batas Maksimal Tinggi Muatan Truk 4 Meter

Aturan Baru Batas Maksimal Tinggi Muatan Truk 4 Meter

"

suarahukum.com, SURABAYA - Setelah aksi demo simpatisan ratusan sopir dan kernet truk KM Dharma Kartika IX, dan KM Tol Laut, didepan pintu masuk Gerbang Terminal Jamrud, Pelabuhan Tanjung Perak, Rabu (25/11/2015) pejabat teras Pelabuhan Tanjung Perak, segera mengeluarkan rencana peraturan untuk armada yang masuk ke dermaga.

Rencana tersebut mengacu pada UU No 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran. Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2009, tentang Kepelabuhanan yang diubah sesuai PP No 64 Tahun 2015. PP No 20 Tahun 2010, tentang Angkutan di Perairan, yang diubah dengan PP No 22 Tahun 2011. Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan, No 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama. Permen Perhubungan No 23 Tahun 2015, tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial. Permen No PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Keputusan Menteri Perhubungan (Kemenhub) No KP 199 Tahun 2015 tentang Penunjukkan Otoritas Pelabuhan sebagai Koordinator Kegiatan Pemerintah dan Pengusahaan di Pelabuhan. Dan Perda Provinsi Jatim No 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang.

Semua rencana peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat, tentu demi keselamatan, keamanan, ketertiban serta kelancaran pelaksanaan pemuatan kendaraan ke kapal roro.

Dalam pertemuan oleh pejabat teras Pelabuhan Tanjung Perak, surat edaran rencana ditanda tangani oleh Sugeng Wibowo selaku Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak, yang mengatur tinggi tidak lebih 4 meter. Bak kendaraan harus tertutup (tidak digoyah). Tonase muatan sesuai ketentuan dengan toleransi kelebihan 25%. Tidak boleh memuat barang berbahaya, barang mudah terbakar, senjata tajam (IMDG Code). Tidak boleh memuat barang dikabin atau tempat yang tidak seharusnya diisi muatan barang.

Seperti diketahui, aksi demo simpatisan ini dipicu dari Surat dari Resor Pelabuhan Tanjung Perak, No: B/3010/X/2011/Satlantas perihal Pemasangan Portal di Gudang 100 Pelabuhan Jamrud Utara. Surat tersebut ditujukan ke GM PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak Surabaya. Saat itu, surat ditanda tangani Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Jayadi.

Surat itu muncul mendasari UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, Pasal 115 (4) Peraturan Pemerintah (PP) No 44 Tahun 1993, mengatur ukuran tinggi muatan. Disebutkan, tinggi batas ukuran maksimum 3,8 meter.

Sayang, aturan yang dibuat tahun 2015 hanya ditegakkan kurang lebih satu bulan saja. Namun, karena KM Wihan Sejahtera milik PT Trimitra Samudra tenggelam, peraturan ditegakkan lagi. Ditegakkannya peraturan yang sudah ada, diduga kuat lantaran kasus ini disorot baik media, pejabat Kementrian, hingga Anggota DPR RI.


Seperti pemberitan sebelumnya, dianggap kebijakan merugikan, ratusan sopir dan kernet demo didepan pintu masuk Gerbang Terminal Jamrud, Pelabuhan Tanjung Perak. Tidak hanya demo, mereka juga memblokir Jalan Perak Barat dengan truk beserta muatannya.

Fais, sopir truk penumpang Tol Laut tujuan Lampung pada suarahukum.com mengaku keberatan jika tinggi ukuran yang dipatok Syahbandar Kelas Utama Tanjung Perak, PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak, 3,8 meter. "Tiket masuk Terminal Jamrud mahal, tiket kapal mahal, kalau muatan tinggi permanen 3,8 meter, kami makan apa? Sosialisasi rapat yang dijanjikan juga belum ada," keluhnya, jika selama ini bahkan sudah membayar oknum Kepolisian dibawah tangan, Selasa (24/11/2015) malam.

Rohim, juga sapir truk penumpang KM Dharma Kartika IX, tujuan Balikpapan-Banjarmasin, menghitung, jika dipaksakan 3,8 meter, maka akan merugi. "Untuk ukuran umum biasa angkut 18 ton, biaya timbang per 1 kg, Rp 1500, total Rp 27 juta.  Rincian pengeluaran biasanya, pintu masuk Rp 360 ribu, tiket kapal Rp 10,500,000. Sopir beserta truk Rp 9 juta, pungli oknum Rp 50 sampai Rp 100 ribu, kan masih ada sisanya. Sama-sama bisa makan. Kalau ukuran tinggi dipermanenkan, muatan cukup 12 ton, total Rp 18 juta, trus makan apa kita," bebernya.

Sempat terjadi kericuhan dalam aksi ini, manakala para sopir dan kernet melihat truk lain yang melawan arah, melewati Jalan Perak Timur. Beruntung, ricuh aksi simpatisan ini dapat dicegah anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Dalam waktu yang cukup lama, sekitar pukul 21.30 Wib hingga 23.45 Wib, pihak Syahbandar Kelas Utama Tanjung Perak, PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak berhasil melakukan negosiasi. Tidak lama negosiasi, sopir dipersilahkan masuk ke dermaga roro, Pelabuhan Tanjung Perak.

Manajer Pelayanan Terminal Jamrud PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak, Edwardnul Djohar pada suarahukum.com mengaku, sosialisasi ukuran sudah berlangsung lama, sejak 2011 lalu. "Sebenarnya ini aturan internal, sudah ada sejak lama (sejak kasus KM Kirana IX) dan berlanjut hingga ada musibah tenggelamnya KM Wihan Sejahtera kemarin. Sebenarnya kita hanya pihak yang memfasilitasi, faktor keselamatan yang disampaikan petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Pembatasan ini juga dari pihak Otoritas dan Syahbandar," akunya, didampingi Asmen Pengamanan PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak, Sucipto. (Hyu)
"

Ratusan Sopir & Kernet Truk Blokir Gerbang Terminal Jamrud
Gugatan Kurator Rudy Indrajaya Digugurkan Hakim