AKP Lily Djafar SH Bantah Bawa Kabur Uang Koperasi Miliaran

AKP Lily Djafar SH Bantah Bawa Kabur Uang Koperasi Miliaran

Koperasi Indonesia disebutkan dalam Pasal 3 UU RI No 25 Tahun 1992 , "koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

 
suarahukum.com - Tudingan membawa kabur uang Koperasi Primkoppol Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dibantah mantan Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Lily Djafar.
 
"Saya bertanggung jawab atas uang keperasi. Semua laporan sudah ada. Coba tanyakan Kapolresnya saja langsung. Jangan saya yang menjawab, nanti dikira membela diri," bantah AKP Lily Djafar SH, pada suarahukum.com, Selasa (25/8/2015).
 
Menurutnya, saat dirinya menjabat sebagai Ketua Koperasi Primkoppol, sudah sering melakukan Rapat Anggota Tahunan Primkoppol (RATP). "Kami sudah menggundang para anggota serta jajaran (Polres dan Polsek), sudah tiga kali dilakukan RATP, kenapa malah enggak datang. Sekarang saya mau pindah (ke Polrestabes Surabaya) baru clometan. Saya enggak kabur, saya bertanggungjawab," tegas AKP Lily Djafar SH, Senin (24/8/2015).
 
Perlu diketahui, sumber suarahukum.com menyebutkan, anggota Koperasi Primkoppol Polres Pelabuhan Tanjung Perak berjumlah sekitar 700 orang. "Anggota aktif perbulan diwajibkan membawar iuran awalnya Rp 100 ribu. Namun, karena dianggap terlalu banyak, iuran berkuran menjadi Rp 50 ribu. Iuran itu terjadi sejak 5 tahun yang lalu. Total uang koperasi dikalikan 700 ada berapa, sekitar Rp 2 miliar," jelas sumber wanti-wanti agar namanya tidak disebutkan.
 
Dalam iuran yang diberikan, anggota Koperasi Primkoppol dijanjikan mempermudah mendapatkan hutang piutang, selain itu dalam satu tahun juga mendapat pembagian keuntungan atau Sisa Hasil Usaha (SHU). Namun, informasinya, hutang piutang tidak diberikan pada semua anggota, melainkan, yang memiliki kedekatan saja yang boleh hutang. Bahkan, informasi lain, SHU malah tidak diberikan. "Harusnya, tiap tahun, ada keuntungan bagi hasil, kalau engga salah hitung dapat SHU Rp 80 ribu pertahun," kata sumber.
 
Meski polemik Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Koperasi Primkoppol Polres Pelabuhan Tanjung Perak terjadi beberapa minggu lalu, hari Selasa (25/8/2015) kemarin, sudah dibereskan, dengan kata lain sudah ada berita acara pergantian pimpinan.
 
"Alhamdullilah, semua sudah beres. Sudah ada berita acara serah terima pergantian jabatan. Besok Rabu (26/8/2015) saya sudah bisa duduk di Humas Polrestabes Surabaya, " pungkas AKP Lily Djafar SH. (Hyu)

Warga Rungkut Jual Ganja
Gugatan Kurator Rudy Indrajaya Digugurkan Hakim