Ahli Pidana JPU dan Terdakwa Berpendapat Perkara Sipoa Masuk Perdata

Ahli Pidana JPU dan Terdakwa Berpendapat Perkara Sipoa Masuk Perdata


suarahukum.com - Ada yang menarik dari persidangan kasus Sipoa dengan terdakwa Budi Santoso, Klemens Sukarno Candra dan Aris Birawa, yang digelar Senin (4/2/2019). Baik ahli pidana yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H, maupun ahli pidana yang dihadirkan terdakwa Prof. Chairul Huda, SH, MH sama-sama berpendapat, bahwa perkara yang dihadapi para terdakwa masuk ke dalam ranah hukum perdata.

Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H mengaku, peristiwa jual beli property harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan pengembang. Antara lain pengembang dapat melakukan penjualan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, yaitu memiliki tanah dan ijin-ijin yang disyaratkan di dalam ketentuan hukum dalam bisnis properti.

Menurutnya, apabila belum ada serah terima unit apartemen yang dipasarkan dan juga belum jatuh tempo penyerahan unit apartemen sebagaimana dalam perjanjian, maka belum adanya serah terima unit apartemen tersebut tidak bisa disebut sebagai tindak pidana penipuan. “Jadi jika kesepakatan mengenai pengembalian dana pemesanan kepada konsumen tidak dilaksanakan, maka hal tersebut masuk ke dalam ranah wanprestasi” ujar Sholehuddin.

Disebut ahli Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H, cek pengembalian dana kepada para konsumen yang dikatakan cek kosong adalah merupakan elemen dari perbuatan hukum keperdataan, berupa kesepakatan. Bukan merupakan unsur dari delik penipuan. “Unsur perbuatan kepalsuan” itu tidak membuat terpenuhinya delik penipuan karena harus dipenuhi unsur delik berikutnya yaitu “unsur orang tergerak untuk menyerahkan barang, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang,” paparnya.

Dosen tetap Universitas Bhayangkara ini juga mengungkapkan, ada hubungan kausalitas langsung antara unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” dengan unsur lain dalam tindak pidana penipuan yaitu “menggerakan orang menyerahkan barang, memberi utang atau menghapus piutang”. Menurutnya dalam hal dana konsumen yang dijanjikan dikembalikan melalui cek sudah dilakukan pengembalian dan diterima oleh konsumen, maka mengenai pengembalian dana konsumen itu adalah jelas merupakan ranah hukum keperdataan.

Sementara itu ahli pidana yang dihadirkan oleh para terdakwa, Prof Chairul Huda, SH, MH, staf pengajar dari Universitas Muhamadiyah yang juga staf ahli Kapolri berpendapat tindak pidana penipuan memiliki unsur menggunakan nama palsu, martabat palsu (kedudukan yang tidak sebenarnya) rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang bertujuan untuk menggerakan orang untuk menyerahkan barang, menghapuskan hutang atau memberikan piutang. Dalam perkara ini pengembang sudah memiliki tanah dan perijinan. Namun belum pembangunan belum terlaksana. Dan ini adalah wanprestasi dalam bidang keperdataan.

Menurut ahli yang juga anggota Tim Perumus Sarana atau upaya penipuan itu secara limitative ditentukan oleh undang-undang yaitu nama palsu, martabat palsu (kedudukan yang tidak sebenarnya) rangkaian kebohongan atau tipu muslihat. Rangkaian kebohongan berbeda dengan janji, janji itu bukanlah penipuan, sehingga kalau janji tidak ditepati atau ingkar janji bukan merupakan delik pidana. Dalam prinsip hukum perdata, tidak memenuhi janji masuk ke dalam wanprestasi. Jadi apabila seseorang berjanji untuk menyerahkan barang dan ternyata pada saat waktu yang ditentukan tidak ditepati itu namanya wanprestasi bukan pidana penipuan.

“Jadi meskipun kemudian setelah transaksi selesai dilakukan, namun barang yang diperjanjikan tidak jadi diserahkan, bukanlah merupakan delik pidana penipuan, melainkan rumusan mengenai cidera janji di dalam hukum keperdataan,” ujar Chairul Huda.

Menurut Prof Chairul Huda, SH, MH, tipu muslihat itu harus ada sebelum transaksi. Apabila penyerahan cek, adalah sebagai bentuk pengembalian uang, atas dasar kesepakatan mengenai pembatalan jual beli, maka tidak terpenuhinya pengembalian uang melalui penyerahan cek (cek kosong) bukanlah merupakan tipu muslihat.

Dimana cek kosong menjadi tipu muslihat, apabila cek itu menjadi alat penggerak, yang mengakibatkan piutang korban menjadi hapus, dimana penghapusan piutang itu dibuktikan dengan pernyataan korban mengenai telah hapus piutang, kalau tidak bisa dicairkan itu Namanya gagal bayar yang masuk ke ranah keperdataan.

Terkait adanya barang-barang yang disita dalam perkara Sipoa menurut ahli, Pasal 39 KUHAP menyebutkan, yang dapat disita bertalian dengan delik pidana adalah barang barang yang antara lain, barang yang diperoleh dari tindak pidana, barang yang dihasilkan tindak pidana, dan barang yang digunakan dalam tindak pidana, sehingga di luar dari ketentuan itu tidak bisa digunakan sebagai barang bukti dan tidak bisa disita. Sehubungan dengan penyitaan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 39 KUHP tersebut, perlu diingat mengenai tujuan dari penerapan hukum pidana, bukan mengembalikan kerugian korban.

“Merujuk pada hal tersebut, dalam kaitan perkara ini, barang bukti yang tidak relevan disita oleh penyidik harus dikembalikan melalui penetapan pengadilan kepada para Terdakwa atau yang berhak,” pungkas Chairul Huda. (Am)

Terekam CCTV, Tiga Bocah Curi Kotak Amal Masjid
Polisi Serahkan Satwa Ilegal ke BKSDA Jawa Timur